pondok pesantren 3
Sumber foto: http://www.nu.or.id

Definisi Pesantren, Kiai dan Santri

Posted on

1. Mendefinisikan Pesantren

Pesantren secara berangsur-angsur telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dari pendataan statistik yang dilakukan oleh Inspeksi Pendidikan untuk Pribumi yang dilakukan mulai tahun 1873 saja telah diperoleh keterangan bahwa jumlah pesantren meliputi 20.000 sampai 25.000 unit (Rahardjo, 1985:23). Hingga hari ini pun, pesantren masih menjadi salah satu lembaga pendidikan terbesar yang tetap diminati oleh masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan keberadaan pesantren memberi warna yang signifikan terhadap jagad keilmuan tanah air.

pondok pesantren 3
Sumber foto: http://www.nu.or.id

Pesantren secara terbatas didefinisikan sebagai sebuah institusi atau lembaga pendidikan keislaman. Namun, berbeda dengan lembaga formal yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh penguasa, eksistensi pesantren memiliki tarikan sejarah yang panjang pada ranah sosio-kultural masyarakat. Keberadaan pesantren sarat dengan dinamika sosial budaya di mana pesantren berkembang seiring dengan penyebarluasan Islam di Nusantara. Pesantren tumbuh bersama dengan masyarakat akar rumput dan memiliki seperangkat nilai yang menjadi acuan.

Baca Juga : 8 Ponpes Tahfidz Al-Quran Terbaik Se-Indonesia yang Sudah Teruji Kualitasnya

Sesungguhnya, jauh sebelum penyebaran Islam di Nusantara, berbagai perguruan telah eksis dan berkembang di Indonesia. Catatan sejarah I-Tsing misalnya, menunjukkan bahwa kerajaan Sriwijaya yang berdiri pada abad ketujuh pernah menjadi pusat pengajaran agama Buddha di Asia Tenggara. Sejumlah pemuka agama Buddha dan utusan dari berbagai negara singgah untuk menuntut ilmu. Pola yang hampir sama muncul ketika penyebaran agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-15 dan menggeser hegemoni ajaran Buddha. Perguruan Islam bernama pesantren muncul sebagai pusat-pusat keilmuan. Perbedaannya menurut Sugarda (dalam Habib Chirzin, 1988:29), perguruan Hindu-Buddha pada masanya lebih banyak didatangi oleh anak-anak aristokrat, sedangkan pesantren dikunjungi oleh anak-anak dan orang-orang dari segenap lapisan masyarakat, khususnya masyarakat lapisan bawah dan rakyat jelata.

Secara teknis, pesantren dapat dijelaskan sebagai “tempat di mana santri tinggal.” (Wahid, 2002:233). Namun secara esensial, sebagaimana dipaparkan Abdurrahman Wahid dalam esainya “Asal Usul Tradisi Pesantren” (2001) definisi pesantren dapat dilihat melalui dua dimensi. Pertama, pesantren secara institusional merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam. Dalam hal ini fungsi pokoknya adalah sebagai tempat menyelenggarakan pendidikan agama. (Madjid, tt:17) Kedua, pesantren merupakan sarana informasi, sarana komunikasi timbal balik secara kultural dengan masyarakat, dan juga merupakan tempat pemupukan solidaritas masyarakat.

Baca Juga : 2 Ponpes Tahfidz Quran Anak Terbaik di Indonesia

Kedekatan kultural pesantren dengan kalangan akar rumput yang telah ditunjukkan melalui sejarah kemunculannya menjadikannya sebagai lembaga indigenous yang mengandung makna keaslian Indonesia (Madjid:tt). Artinya, lebih dari sekadar lembaga pendidikan, pesantren juga merupakan komunitas sosial yang mempunyai pranatanya sendiri, pola hubungan fungsional dengan masyarakat lingkungannya, interaksi nilai kultural antara umat pendukungnya dengan budaya bangsanya maupun bangsa mondial. (Habib Chirzin, 1988:28)

pondok pesantren
Sumber foto: http://www.nu.or.id

Abdurrahman Wahid (2001) bahkan menyebut pesantren sebagai sebuah subkultur yang unik di dalam kultur. Keunikan tersebut didasarkan pada perbedaannya dengan sistem pendidikan umum yang berlaku di Indonesia. Elemen subkultur pesantren menurut Wahid ada tiga. Pertama adalah pola kepemimpinan di dalamnya yang berada di luar kepemimpinan pemerintahan desa. Kedua, literatur universalnya yang terus dipelihara selama berabad-abad. Konsistensi terhadap literatur-literatur ini menurut Dhofier (1982: 1) membuat pesantren seringkali dicap sebagai manifestasi “Islam tradisional”. Hal ini terkait dengan masih terikat kuatnya pesantren dengan pikiran-pikiran para “ulama” ahli fikih (hukum islam), hadis, tafsir, tauhid (teologi Islam) dan tasawuf yang hidup antara abad ke-7 sampai dengan abad ke-13. Sedangkan ciri yang ketiga pesantren memiliki sistem nilai yang berbeda dengan sistem yang diikuti oleh masyarakat luas. Apabila diperas, ketiga ciri tersebut bermuasal pada kekhasan pondasi filsafat ilmu pesantren. Untuk memahami logika pesantren sebagai sebuah arena kultural berikut ini akan didedah beberapa aspek filsafat ilmu pesantren.

2. Filsafat Ilmu Pesantren

Sebagai tempat pengajaran agama Islam, secara ontologis, ilmu yang dipelajari dalam pesantren merupakan ilmu-ilmu yang berasal dari Al-quran dan hadis. Namun di ranah epistemologi, penggalian ilmu dari dua sumber tersebut tidak dilakukan dengan serta merta melainkan digali melalui perantara ulama. Kekhasan epistemologi itu terbentuk dari sejarah panjang penetrasi pengetahuan keislaman di Nusantara yang menurut Wahid ditandai pada dua gelombang. Yaitu awal mula datangnya Islam ke pesisir Nusantara  pada abad ke-13 dan kepulangan ulama-ulama Nusantara setelah menimba ilmu di Semenanjung Arab yang kemudian disusul dengan pendirian pesantren-pesantren besar pada abad 17 hingga 19. Dari kedua gelombang tersebut ulama memegang peranan sentral. Para ulama bertindak sebagai transmiter kandungan ilmu dalam Al-quran dan hadis.

Baca Juga : Kamus Arab Indonesia Terlengkap Al-Munawwir: Sejarah dan Proses Kelahirannya

Peran signifikan ulama juga semakin dikuatkan dengan salah satu hadis yang berbunyi, “Al-‘ulama waratsatul anbiya’, wa innal anbiya’ lam yuritsu dinaron wa la dirhaman, wa innama waratsu al-ilma,”bahwa ulama adalah pewaris para Nabi,para nabi tidak mewariskan dinar, tidak juga dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Hadis tersebut menjadi pegangan tradisi pesantrenterkait proses transmisi keilmuan. Dalam tradisi tersebut, pasca berakhirnya era kenabian Muhammad SAW sebagai pengemban wahyu, otoritas penafsiran dua sumber dasar Islam kemudian diberikan kepada sejumlah imam besar. Para imam inilah yang dianggap memiliki kredibilitas untuk menjadi jembatan dengan jauhnya jarak pewahyuan. Mereka kemudian membuat sejumlah operasionalisasi ilmu dari Al-quran dan hadist yang ditransmisikan kepada generasi-generasi di bawahnya dalam skema guru-murid. Untuk mendapatkan suatu ilmu, seorang murid harus berguru kepada ulama dengan seperangkat literatur universal atau yang sering disebut kitab kuning, yang telah dipakai turun temurun. Sebaliknya, melakukan penafsiran secara mandiri dianggap sebagai suatu kesombongan yang tidak diperbolehkan. Tradisi keilmuan semacam itulah yang masuk ke Nusantara dan memosisikan guru atau ulama sebagai sumber ilmu. Filosofi keilmuan ini menjadi pondasi berdirinya pesantren sebagai sebuah wadah bertemunya guru dengan murid atau kiai dan santri.

3. Mendefinisikan Kiai dan Santri

3. 2. Kiai
Menurut Zuhri (1985:45) kiai merupakan konotasi secara kebudayaan sebagai orang yang mempunyai keahlian tentang Islam, dimuliakan dan menguasai daerah pengaruh. Istilah “kiai” sering digunakan secara bergantian dengan “ulama” merujuk pada sosok guru yang ada di pesantren. Sebelum melangkah lebih jauh, pada bagian ini akan dijelaskan konteks dari dua istilah tersebut sebagai elemen penting dalam dunia pesantren.

Secara harfiah kata ulama berasal dari bahasa Arab sebagai bentuk jamak dari kata ‘alim yang artinya orang yang berilmu. Kata ulama yang seyogyanya mengandung kata jamak atau plural, di Indonesia dimaknai sebagai tunggal, atau mufrad dalam istilah tata bahasa Arab.  Di sisi lain, di Indonesia kata ulama juga mengalami penyempitan menjadi predikat bagi orang yang menguasai ilmu agama semata. (Al-Hadar, 1988:20) Sebagaimana dipaparkan oleh Shihab (1985:4) penyempitan kata ulama dalam pengertian sehari-hari sebagaimana penyempitan dalam istilah ‘ibadah dan fuqaha, sehingga ulama hanya digunakan untuk orang-orang yang menekuni bidang-bidang disiplin ilmu agama. Padahal, masih menurut Shihab, jika dikembalikan kepada Al-quran, maka yang disebut orang ‘alim ialah seseorang yang pengetahuannya menimbulkan sikap khasyah atau takut kepada Allah.

pondok pesantren 2
Sumber foto: http://www.nu.or.id

Shihab (1985:3) memaparkan, kata ‘ulama’ dalam Al-quran disebutkan dua kali yaitu pertama, dalam konteks ajakan Al-quran untuk memperhatikan turunnya hujan dari langit, beraneka ragamnya buah-buahan, gunung, binatang dan manusia, yang kemudian diakhiri dengan “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama.” (Al-quran Surat Fathir: 28) Ayat ini menggambarkan bahwa yang dinamai ulama adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah (fenomena alam). Kedua, dalam konteks pembicaraan Al-quran yang kebenaran kandungannya telah diakui (diketahui) oleh ulama Bani Israil (Al-quran Surat al-Syu’ara, 197). Berdasarkan kedua ayat tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud dengan ulama adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat Allah, baik yang bersifat kauniyyah maupun qur’aniyah.

Lebih lanjut, penjelasan teologis mengenai ulama juga disebutkan dalam kitab Siraaj  at-Thalibin jilid II bahwa ulama ialah orang-orang yang lebih mementingkan akhirat daripada dunia dan lebih mengutamakan panggilan Allah SWT dengan mengalahkan kepentingan mereka. (Zuhri, 1985:46) Hal ini menjadi logis manakala ulama ditempatkan pada derajat religiusitas yang tinggi di bawah para nabi dan berkedudukan sebagai pewaris mereka. Meskipun hadis tersebut masih diperselisihkan kesahihannya oleh Imam Asqalany dalam kitabnya Fathul Bari’, namun ia dianggap tetap memiliki relevansi dengan Al-quran Surah al-Fathir 32 yang berbunyi, “Kemudian kami wariskan Al-kitab itu kepada yang kami pilih dari hamba-hamba Kami.”.  Oleh karena itu menurut Shihab (1985:5) seorang ulama berfungsi menjalankan tugas kenabian dalam mengemban kitab suci dengan tugas menyampaikan, menjelaskan, memutuskan perkara/problema yang dihadapi masyarakat, dan juga melakukan pengamalan.

Untuk memahami posisi dan kedudukan ulama ini, tidak boleh dilupakan bahwa dalam pemahaman dan pengalaman teologi, mayoritas pesantren “tradisionalis” merupakan pengikut madzhab Syafi’i yang berpegang pada doktrin hasil penelaahan Abu al Hasan al-Asy’ari (w. 342/933) dan selanjutnya dikonkretkan oleh Abu Hamid Muhammad al Ghazali (w.  505/111). Menurut Al-asy’ari dalam Shiddiqi (1985: 14) agama harus dikaji dengan menggunakan sumber naqal (Al-quran dan hadist) serta pisau analisa akal. Al-asy’ari memadukan akal dan naqal. Dalam hal akal tidak mampu memberikan jawaban, maka naqal lah yang harus dipakai.

Oleh sebab itulah selain Al-quran dan hadis, komunitas pesantren mengenal satu lagi sumber hukum yang disebut dengan ijma’. Ijma’ adalah keputusanbersama paraulama shahabi sebagai ijtihad dengan melakukan musyawarah dalam majelis ahl alhalli wal ‘aqd di bawah pimpinan khalifah jika kebutuhan hukum yang diperlukan belum tersebut baik di dalam Al-quran maupun hadist. (Shiddiqi, 19985:10)

Sebagai penjaga hukum, menurut Al Hadar (1988: 20-21), para ulama di dunia Islam dalam beberapa hal menempati posisi yang sama dengan posisi yang diduduki para pendeta di Eropa abad pertengahan. Berbeda dengan para pendeta Kristen abad pertengahan, mereka tidak berhak memberi pengampunan dosa, menjatuhkan hukum pengucilan, dikeluarkan dari komunitas ummat tetapi mereka dihormati karena ilmunya, kesalehan dan kebijaksanaannya dan dukungan mereka diperlukan untuk mengesahkan kekuatan politik.

Sebagaimana yang sudah disebutkan di awal bahwa pesantren sebagai pusat pembelajaran Islam berkembang di tengah-tengah masyarakat, maka terjadinya akulturasi menjadi salah satu konsekuensi logis yang muncul. Di Jawa Tengah dan Jawa  Timur, regenerasi para ulama sebagai penyebar agama Islam yang mulanya berasal dari  kalangan pedagang Timur Tengah kemudian mendapat sebutan ‘kiai’. Kata kiai menurut Zuhri (1985:45) sejatinya merujuk pada benda-benda yang dianggap bertuah atau keramat seperti keris atau benda pusaka lainnya yang mengandung unsur harus dihormati dan dimuliakan.

Secara harfiah sesungguhnya kiai mengandung arti “tua” sejalan dengan pengertian “syeikh” dalam bahasa Arab. Namun, sebutan “kiai” yang dilekatkan pada sosok ulama atau pemuka agama Islam mengandung maksud bahwa kiai dianggap memiliki otoritas kharismatik karena kesalehannya, ketinggian ilmu agamanya, kepemimpinannya dan sebagai uswatun hasanah atau contoh panutan yang baik dalam kehidupan masyarakat. (Darban, 1988:32)

Kesalehan ini menurut Wahid (2002: 240-241), contohnya adalah salah satu nilai yang sering digunakan oleh para kiai pesantren untuk memupuk solidaritas di antara berbagai lapisan kelas sosial, sebagaimana ditunjukkan melalui cara-cara cerdik untuk  mengkonversi perilaku yang demikian kokoh dari bekas para abangan menjadi tata cara hidup yang Islami. Atas perannya, kiai sering juga disebut sebagai cultural broker. Artinya kiai berperan atas arus informasi yang masuk ke lingkungan kaum santri, menularkan apa yang dianggap berguna dan membuang apa yang merusak bagi mereka. Mereka menjadi penjaga titik simpang yang sulit yang menghubungkan antara sistem lokal ke sistem yang lebih luas dan menyeluruh. Dengan demikian secara tidak langsung kiai bertugas berperan sebagai perumus aspirasi dan kesadaran masyarakat.

3. 3. Santri

Elemen terpenting selanjutnya dalam dunia keilmuan pesantren adalah santri. Kata “santri” secara harfiah disebut berasal dari perkataan “sastri” dalam bahasa Sansekerta yang berarti melek huruf. Sebutan ini menunjukkan bahwa santri merupakan kelas literary bagi orang Jawa. (Madjid, tt) Hal itu disebabkan karena pada mulanya pesantren menjadi salah satu lembaga pendidikan yang lebih dulu eksis sebelum munculnya sistem pendidikan formal bentukan pemerintah.

Selanjutnya, kata “santri” sebagaimana definisi Geertz dikontraskan dengan terminologi “abangan”. Sebutan santri merujuk pada golongan orang-orang Islam di Jawa yang memiliki kecenderungan lebih kuat pada ajaran-ajaran agamanya. Sebagai kontras, kaum abangan  dianggap kelompok yang lebih cenderung kepada tradisi kejawaannya disebut sebagai kaum abangan.

pondok pesantren 4
Sumber foto: http://www.nu.or.id

Namun kurang akuratnya teori Geertz mengenai trikotomi santri, abangan, dan priyayi membuat santri tidak lagi dapat didefinisikan sebagai masyarakat yang berpegang teguh terhadap doktrin Islam dan mengesampingkan tradisi-tradisi Jawa saja. Menurut Effendy (1985: 49) definisi santri lebih tepat merujuk pada konotasi makna aktivitas pendidikan dan pengajaran. Pendeknya, santri di sini diartikan sebagai masyarakat Islam yang belajar bersama, tinggal  bersama, dan menjalani kehidupan secara bersama-sama. Komunitas ini berada di bawah suatu pimpinan yang disebut kiai atau sejenisnya di daerah-daerah lain. Sedangkan lembaga pendidikan yang mereka miliki disebut pesantren.

3. 4. Ngaji

Dalam dunia pesantren, kiai dan santri dihubungkan dalam aktivitas mengaji atau “ngaji”. Secara harfiah, kata “ngaji” memiliki beberapa macam penafsiran. Madjid (tt) mengatakan “ngaji” sebagai bentuk kata kerja aktif dari perkataan “kaji” yang berarti mengikuti jejak haji. Yaitu belajar agama dengan berbahasa Arab atau belajar agama dari sosok kiai yang telah menunaikan ibadah haji. Di sisi lain, istilah “ngaji” juga dimungkinkan sebagai bentuk kata kerja dari “aji” yang berarti terhormat, mahal, atau kadang-kadang sakti. Kata “aji” ini dikonotasikan dengan ilmu yang dianggap luhur.

Pada praktiknya, aktivitas mengaji merupakan transmisi keilmuan kiai kepada santri yang dianggap suci atau aji oleh seorang santri yang menyerahkan dan menitipkan hidupnya kepada seorang kiai yang selain sangat dihormati juga biasanya sudah tua dan sudah menunaikan haji karena kemampuan ekonominya. Dalam pengajian biasanya kiai duduk di tempat yang lebih tinggi dari para santri yang duduk mengelilinginya. Dari sini terlihat bahwa para santri diharapkan bersikap hormat dan sopan ketika mendengarkan uraian-uraian yang disampaikan kiainya.

Masih menurut Madjid (tt:26) santri akan selalu memandang kiai atau gurunya dalam pengajian sebagai orang yang mutlak harus dihormati, malahan dianggap memiliki kekuatan gaib tertentu yang bisa membawa keberuntungan (berkah) atau malati, mendatangkan mudlarat. Kecelakaan yang paling ditakuti oleh seorang santri adalah kalau sampai dia disumpahi sehingga ilmunya tidak bermanfaat. Aktivitas mengaji ini menjadi bentuk praksis manifestasi filsafat ilmu yang menjadi acuan dalam dunia pesantren.

4. Ontologi Pesantren

Ilmu sangat dijunjung tinggi dalam agama Islam. Bahkan disebutkan dalam hadis“Thalabul ‘ilmi faridlotun ‘ala kulli muslim,” bahwa menuntut hukumnya wajib bagi mukmin (orang yang beriman/orang Islam) baik laki-laki dan perempuan. Urgensi menuntut ilmu juga semakin dikuatkan dengan hadis populer bahwa Muhammad, nabi umat Islam, bersabda, “Uthlubul ‘ilma wa lau fis shin,” yang berarti “Tuntutlah ilmu meski ke Negeri Cina.” Hadist tersebut menyiratkan bahwa menuntut ilmu harus diupayakan meskipun harus mencari ke tempat yang jauh.

Tingginya tingkat urgensi ilmu disebabkan karena ilmu merupakan modal keimanan dalam Islam. Hakikat ilmu dalam Islam bukanlah sekadar pengetahuan atau kepandaian yang dapat dipakai untuk memperoleh sesuatu, tetapi nur atau cahaya yang dapat menerangi jiwa untuk berbuat dan bertingkah laku yang lebih baik. Al-quran mengkaitkan ilmu yang terpuji dengan sikap istislam (tunduk) dan khasyah (takut) kepada Allah. Ilmu pada akhirnya harus menimbulkan khasyah (rasa takut) kepada Allah. Hanya orang berilmu yang bisa mencapai puncak khasyah. (Shihab 1985:4)

Ilmu juga menjadi modal ibadah umat Islam kepada Tuhannya. Dalam Ihya’ Ulumuddin, kitab yang mengupas persoalan akhlak karya Al-Ghazali dijelaskan bahwa penggunaan ilmu secara tepat sesuai ajaran Islam dapat membawa keselamatan dan begitu pula sebaliknya. Dalam magnum opusnya itu Al-Ghazali menulis, “Man athaa’a ilaah ta’aalaa bil ‘ilmi nafa’ahu sirruh.” Bahwa barangsiapa taat kepada Allah SWT lantaran ilmunya maka jiwanya akan membentuk hidupnya menjadi berguna. Sebaliknya, “Man lam yashun nafsah lam yanfa’hu ilmu.” Bahwa barangsiapa tak pandai menjaga dirinya berarti tidak bergunalah ilmunya. (Zuhri,  1985:46)

5. Epistemologi Pesantren

Sumber ilmu umat Islam pada pokoknya ada dua yaitu Al-quran dan hadis. Namun, dalam mempedomani dua sumber utama tersebut masyarakat pesantren memiliki kekhasan cara yaitu dengan menggunakan tafsiran-tafsiran dan penjabaran-penjabaran yang telah diupayakan oleh ulama-ulama yang dinilai terpercaya. Hal inilah yang selanjutnya membuat pesantren mendapatkan cap ‘konservatif’ sebab di sisi lain pihak yang disebut moderen mempelajari kedua sumber itu bukan dengan alat bantu tafisran ulama-ulama tadi, melainkan melalui penjabaran-penjabaran dan penafsiran-penafsiran yang diupayakan sendiri. (Mas’udi, 57)

Bentuk kongkret ilmu-ilmu “turunan” Al-quran dan hadis adalah sejumlah pelajaran pelajaran yang dibukukan dalam kitab-kitab kuning. Kitab kuning merupakan sebutan bagi buku-buku karya para ulama yang dipelajari oleh komunitas pesantren. Penyebutan kitab kuning sendiri merujuk kepada bentuk fisik kitab yang pada awalnya menggunakan lembaran-lembaran kertas berwarna kuning, meskipun kini telah banyak direproduksi dengan kertas berwarna putih. Kitab-kitab kuning yang menjadi rujukan utama pendidikan di pesantren ini meliputi beberapa cabang ilmu antara lain ilmu fikih, tasawwuf, hadist, dan lain sebagainya.

Pokok-pokok bahasan dalam pesantren tersebut selanjutnya digali melalui elemen literatur universal. Kitab-kitab klasik tersebut merupakan ilmu pengetahuan agama yang ditinggalkan kepada masyarakat Islam oleh para imam besar masa lalu. Penggunaan kitab-kitab-kitab klasik ini dalam rangka menjaga kemurnian ajaran-ajaran agamanya. Menurut konsep yang masih terus digunakan pesantren ini, hanya para ulama secara luas yang memiliki otoritas untuk menafsirkan dua sumber dasar Islam. (Wahid, 2002:238)

Lebih lanjut menurut Mas’udi, latar belakang penggunaan kitab kuning di kalangan pesantren didorong oleh pemikiran bahwa manusia terlalu kotor untuk dapat memastikan doa-doanya dikabulkan oleh Tuhan. Bahwa Allah memang Maha Dekat, tapi sekaligus dialahMaha Suci, dan karenanya hanya bisa didekati oleh hamba-hamba-Nya yang berhati suci juga yaitu para ulama. Hal ini pula yang menjadi pangkal dari lahirnya konsep tawassul, yakni memohon kepada Tuhan dengan perantaraan nama seorang yang dianggap suci dan karena itu ia memiliki tingkat kedekatan yang khusus di hadapan Tuhan. Cara pandang ini merupakan kekhasan pola pikir pesantren yang berorientasi sangat kuat pada tasawuf. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa tasawuf adalah orientasi yang menentukan corak keilmuan dan watak tradisi keilmuan pesantren. (Wahid, 2001: 221) Tradisi tasawuf dimanifestasikan dalam bentuk fikih sufistik yang condong pada pendalaman akhlak dalam bentuk pengamalannya secara tuntas dan pemahaman sufistik dalam kehidupan. Di samping itu, penguasaan alat-alat bantu bahasa untuk menyelami tata bahasa Arab juga menjadi kecenderungan keilmuan pesantren pada segi yang  lain. (Wahid, 2002:230)

6. Aksiologi Pesantren

Karakter keilmuan di pesantren tidak bebas nilai melainkan menuntut pengaplikasian di tingkat praksis sehingga kultur pesantren selalu beririsan dengan praktik. Ini senada dengan pepatah Jawa yang mengatakan “ilmu iku kalakone kanthi laku” bahwa ilmu harus diamalkan dalam perbuatan. Sosok ulama atau kiai sebagai guru yang menjadi penafsir atas sumber-sumber hukum Islam diagungkan sebagaimana ilmu itu sendiri.

Selanjutnya, sistem pesantren mengambil kerangka berpikirnya dari doktrin“berkah” atau “barokah” yang memancar dari sang kiai kepada para santrinya. Keyakinan bahwa bimbingan seorang kiai atas santrinya merupakan syarat untuk menguasai “pengetahuan agama yang benar” yang itu semua merupakan landasan sistem nilai ini.  Ketundukan penuh atas perintah guru ini, berasal baik dari praktik-praktik mistik Timur Tengah maupun hubungan guru-murid pada zaman pra-Islam yang sudah lazim di kalangan masyarakat pribumi Indonesia, mencapai titik kulminasinya dengan doktrin kewalian yang tentu saja khas Indonesia. (Wahid, 2002:241-2)

Di tataran praktis pengkultusan terhadap guru kemudian muncul dikongkretkan dalam laku. Misalnya, perilaku menyiapkan sandal guru, meminum sisa air minum guru, berjalan duduk ketika menghadap guru dan hingga guru itu meninggal, berziarah dan melakukan penghormatan dalam bentuk perayaan haul.

Laku penghormatan terhadap guru tersebut juga dilandasi oleh falsafah hidup komunitas pesantren yang memandang bahwa seluruh kehidupan ini merupakan suatu ibadah. Sejak memasuki kehidupan komunitas ini, seorang santri telah diperkenalkan dengan suatu kehidupan tersendiri, kehidupan yang bersifat ‘keibadatan’. Nilai sedemikian ini mempunyai makna yang dinamis; tidak berhenti pada penyerahan diri kepada Allah, asketisme atau lillahi ta’ala dalam artian tidak menghiraukan kehidupan keduniawian. Sebaliknya kehidupan keduniawian disubordinasikan dalam rangkuman nilai-nilai ilahi yang telah mereka peluk sebagai sumber nilai tertinggi. Kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan agama yang begitu kuat merupakan landasan untuk memahami kehidupan yang serba ibadah ini. Kecintaan kemudian dimanifestasikan dalam berbagai bentuk, termasuk penghormatan terhadap diri alim-ulama, ahli-ahli ilmu agama, kesediaan untuk berkurban, bekerja keras untuk menguasai berbagai pengetahuan, dan kesediaan untuk mengembangkannya dalam lembaga yang sama, tanpa memperdulikan hambatan danrintangan yang bakal mereka hadapi. Kecintaan terhadap pengetahuan agama ini juga dapatdibuktikan dengan kesediaan seorang santri atau sebaliknya untuk mengaji kepada kiai secara berlama-lama, serta ketekunannya dalam memahami suatu tingkatan ilmu. (Effendy  49-50)

7. Pola Kepemimpinan dalam Pesantren

Struktur tertinggi dalam pesantren adalah kiai, kemudian diikuti oleh ustadz/ustadzah yang biasanya merupakan anak-anak dari kiai atau santri-santri senior. Kiai yang menempati struktur tertinggi di pesantren umumnya memiliki bekal intelektualitas yang mumpuni, terutama bagi para kiai generasi pertama yang menjadi perintis pesantren. Sedangkan pada kiai generasi selanjutnya, faktor intelektualitas tidak lagi menjadi prioritas. Faktor keturunan atau nasab-lah yang menjadi penentu utama.

Pendekatan yang dilakukan kiai sebagai pemimpin di pesantren mirip dengan wibawa karismatik Weber yaitu keutuhan moral ulama perlu  diperlihatkan terus menerus  untuk menjamin peran kepemimpinan. Menurut Horikoshi (1987:171) ulama sebagai pemimpin sosial yang secara tradisional dan agama diberi sanksi oleh peran kelembagaannya, bahkan kontrol masyarakatnya yang efektif, memerlukan kualitas-kualitas individu tertentu, khususnya ketika ada persaingan kepemimpinan.

Umumnya para kiai perintis adalah mereka yang mengenyam pendidikan di Makkah dan Madinah (Haramain). Gelombang perjalanan para ulama ke tanah suci dimulai sejak dibukanya Terusan Suez pada tahun 1869 sehingga jumlah jamaah haji dari Indonesia meningkat pesat. Pada tahun 1850-an dan 1860-an, rata-rata jamaah haji dari Indonesia  hanyalah 1600 orang per tahun. Pada tahun 1870-an meningkat menjadi 2600 dan 4600 pada dasawarsa berikutnyadan mencapai lebih dari 7000 pada akhir abad XIX. (Rahardjo, 1985:23) Di antara para jamaah haji tersebut selanjutnya menetap lebih lama untuk menuntut ilmu kepada ulama-ulama di Haramain.

Arti penting Haramain bagi para penuntut ilmu adalah ketersambugan sanad yang sampai ke pembawa sumber ilmu, yaitu Nabi umat Islam, Muhammad. Keilmuan para ulama di Haramain dengan genalogi keilmuan yang bermuara pada Muhammad dianggap lebih otentik. Otentisitas transmisi keilmuan inilah yang menguatkan legitimasi seseorang dalam dunia pesantren.

Pasca penempaan keilmuan selama beberapa waktu lamanya di Haramain, para ulama yang telah mengantongi mata rantai sanad itu kemudian kembali ke tanah air dan mendirikan pesantren. Proses pendirian pesantren secara sedemikian ini menurut Wahid (2001:180) menampilkan seorang pemimpin yang tertempa oleh pengalaman, memiliki keunggulan kepribadian yang dapat mengalahkan pribadi-pribadi lain di sekitrnya. Kekuatan pribadi seperti itu menimbulkan corak kepemimpinan yang sangat pribadi sifatnya, yang berlandaskan penerimaan masyarakat luar dan warga pesantrennya secara  mutlak. Sifat mutlak dan pribadi dari kepemimpinan inilah yang dinamai kharisma. Atas kharismanya ini Madjid (tt:6) bahkan mengatakan bahwa malah pada dasarnya memang pesantren itu sendiri dalam semangatnya adalah pancaran kepribadian pendirinya.

Selanjutnya, kepemimpinan kiai di pesantren sangat unik, dalam arti mempertahankan ciri-ciri pra-moderen sebagaimana hubungan pemimpin-pengikut yang didasarkan atas kepercayaan. Para santri menerima kepemimpinan kiainya karena mereka memiliki konsep barokah yang berdasarkan pada doktrin emanasi dari para sufi. Namun hal ini bukan satu-satunya sumber ketaatan tersebut, karena tradisi pra-Islam, Hindu, Buddha mengenai hubungan guru-santri juga berperan dalam hal ini. (Wahid, 2002:235)

Secara eksternal, sungguhpun kiai yang tersebar di berbagai pesantren di Jawa ini tinggal di daerah rural, namun kenyataannya mereka merupakan kelompok elit pedesaan baik dilihat dari sudut struktur sosial, ekonomi, maupun politik masyarakat jawa. Kuatnya pengaruh dankharisma kiai dalam masyarakat Jawa ini telah menempatkan dirinya sebagai kekuatan politik tersendiri dalam sejarah politik Indonesia. (Effendy, 51)

Pada tahap berikutnya, regenerasi pesantren dilakukan melalui pewarisan status sosial secara genetik kepada keturunan setelahnya maupun melalui sistem perkawinan. Secara genetis, anak-anak para kiai sejak kecil dipersiapkan dengan seperangkat keilmuan sebagai bekal mereka untuk mengganti pos keluarga dalam masyarakat, melanjutkan pesantren atau madrasah sebagai pengayom masyarakat. Sedangkan melalui pernikahan seseorang akan secara otomatis menjadi bagian dari keluarga kiai dan mewarisi status sosial yang dimilikinya. Menurut Darban (1988:34), adanya sistem perkawinan dari pondok satu dengan pondok lainnya, maka terciptalah hubungan kekerabatan antar pondok pesantren dan semakin meluas adanya hubungan persaudaraan antara daerah-daerah pesantren. Dengan demikian maka terjadilah hubungan yang erat antar desa-desa pesantren dengan agama Islam, pertalian darah, keilmuan dan kemasyarakatan. Inilah yang menguatkan akar Islam di Jawa, dansekaligus yang memelihara kepemimpinan ulama serta otoritasnya.

Pesantren pada perkembangannya menjadi sebuah institusi yang dikelola oleh suatu keluarga ulama secara kolektif. Menjadi jelas bahwa keluarga ulama yang berkiprah sekarang merupakan warisan generasi yang lalu. Keluarga diberi warisan berupa status sosial, pendidikan keagamaan dan aspirasi moral dari pendahulu mereka. Dengan demikian, meskipun ulama satu demi satu  meninggal keluarga ulama berjalan terus dalam proses islamisasi. (Horikoshi, 1987:88) Dalam skema ini garis struktur anggota keluarga disusun dengan baik,  dan solidaritas serta kerja sama dengan anggota-anggota keluarga sangat ditekankan dan sering dikuasai di bawah kepemimpinan tertinggi. (Horikoshi, 1987:97) Keluarga yang merupakan keturunan langsung dari pendiri pertama pesantren biasanya harus tetap berpraktik di desa di mana pesantren itu didirikan. Penyebab yang merentangkan wilayah dan otonomi ulamayang tegas ini berasal dari faktor ideologis dan sosiologis. Secara ideologis di sana ada rasa hormat bersama untuk kekuasaan masing-masing  ulama dalam masyarakatnya. Sementara, secara sosiologis kesuksesan pesantren sering dilihat dari banyaknya santri yang bisa ditampung di bawah pengaruhnya sehingga pengembangan pesantren induk yang didirikan oleh ulama perintis terus dicobakembangkan. (Horikoshi 1987:77-78)

Bagi keluarga pesantren, mengelola pesantren dan madrasah merupakan tugas keagamaan. Istilah “perjuangan” menjadi satu kerangka keseluruhan dari peran keluarga ulama, menggambarkan cita-cita fundamental serta tujuan ulama untuk tetap mempertahankan peran keulamaan mereka dalam masyarakat. Peran ulama yang paling bernilai sebagaimana telah berlangsung adalah peran tradisional mereka sebagai penanggungjawab dalammempertahankan keyakinan itu sendiri, melaluipengajaran ilmu-ilmu agama ulama melestarikan praktik ortodoksi keagamaan para penganutnya. (Horikoshi, 1987:114)

Bagi keluarga kiai, dalam menjalankan misi mengemban pesantren keuntungan yang akan didapat hanyalah pada kehidupan masa yang akan datang. Karena bukan suatu perusahaan yang bersifat ekonomis, maka sangat perlu bagi keluarga ulama untuk memiliki harta dalam jumlah memadai yang berasal dari usaha-usaha tertentu. (Horikoshi, 1987:103) Hal ini disebabkan karena sendi-sendi finansial pesantren  masa kini tidak lagi ditopang oleh masyarakat sebagaimana pesantren pada masa perintisan. (Wahid, 2001:195) Oleh sebab itulah Steenbrink menggambarkan kiai sebagai entitas yang “bersifat swasta dan berdikari” (Rahardjo, 1985:21)

Sumber : Skripsi Khalimatu Nisa berjudul Kuasa Simbolik dalam Tradisi Haul (Studi Kasus HaulKH. M. Munawwir di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta) 2016 di Jurusan Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM

(sajadah.co)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *