Intelektual dan Politik
Sumber foto : Potraits of An Intelectual and Political Landscape by Bernard Aptekar from galiciajewishmuseum.org

Intelektual dan Politik

Posted on

Intelektual dan Politik – Di awal abad ke 20, terjadi apa yang disebut kebangkitan nasionalisme Indonesia. Kebangkitan itu hanya digawangi oleh segelintir orang yang belakangan kita sebut mereka sebagai para Founding Fathers bangsa Indonesia. Mereka ialah segelintir golongan terdidik bangsa Indonesia yang tampil untuk memimpin jalannya bangsa.

Salah satu dari mereka kita kenal dengan nama Bung Hatta. Hatta pernah menulis esai berjudul Tanggung Jawab Moral Kaum Intelegensia. Esai itu merupakan kecaman terhadap posisi kaum intelektual Indonesia selama tahun-tahun 1958-1966 serta tumpahan dan harapan-harapan Hatta akan posisi kaum intelektual di masa depan.

Hatta hanya memberi petunjuk-petunjuk kepada para calon intelektual dengan berorientasi kepada Julien Benda yang terkenal berkat karyanya La Trahison des Clercs (Pengkhianatan Kaum Intelektual). Ketika karya Benda itu terbit, Hatta masih sangat muda. Tetapi, lebih dari tiga puluh tahun kemudian, Benda masih sering dikutip oleh kaum intelektual Indonesia yang merasa tertekan jiwanya selama tahun-tahun 1958-1966.

Urian Hatta itu diberikan kepada sebuah pertemuan yang diselenggarakan oleh Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) di Jakarta, komponen-komponen dari Generasi ’66. Ia bukan saja sangat menekankan pada fungsi kaum intelektual (intelegensia), tetapi juga fungsi Universitas dan pendidikan kaum cendekiawan yang berwatak.

Esai itu adalah nasihat yang diberikan oleh generasi tua kepada generasi muda, lebih tepatnya angkatan ’66 agar mereka tidak mengulangi kesalahan-kesalahan angkatan ’45 selama tahun-tahun 1958-1966. Menurut Hatta, kaum intelektual angkatan ’45 telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan fungsi mereka. Misalnya menjadi kaum intelektual yang disewa oleh para penguasa.

Namun, sebelum ke arah sana, nampaknya “intelektual” itu sendiri terlebih dahulu perlu diinterogasi. Pasalnya, setelah empat belas tahun kejatuhan rezim Orde Baru, tepatnya pada 14 Februari 2012 lalu, Heru Nugroho menyampaikan Pidato Guru Besarnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Dalam pidatonya yang berjudul Negara, Universitas dan Banalitas Intelektual: Sebuah Refleksi Kritis dari Dalam,  ia menuturkan beberapa persoalan yang sedang dialami oleh perguruan tinggi. Diantaranya ialah membengkaknya biaya pendidikan tinggi, cengkeraman kuasa pemerintah atas sumber-sumber daya pendidikan dan penelitian, kualitas pendidikan yang kurang memenuhi kualitas, mutu dan karya penelitian yang masih minim, ketiadaan dan rendahnya etos kerja akademik, dll.

Persoalan-persoalan itu, menurut Heru, telah menjadi tersangka sebagai kausalitas munculnya fenomena banalitas intelektual di kampus. Sebuah fenomena yang ditandai dengan pendangkalan yang tidak disadari disertainya menurunnya kualitas akademik dan sekaligus merosotnya komitmen terhadap bidang ilmu yang digeluti oleh para akademisi. Dengan begitu, ia mengungkapkan, fenomena banalitas intelektual tersebut telah mengingkari fungsi normatif perguruan tinggi yang ada dalam semboyan universitas magistorum et scholarium. Di mana universitas bukan semata-mata merujuk pada gedung-gedung yang megah, yang terdiri atas tanah yang berhektar-hektar, yang memiliki sistem administrasi dan birokrasi canggih dan didukung oleh peralatan teknologi komunikasi canggih tetapi juga merujuk pada organisasi manusia yang memiliki aktivitas akademik.

Jadi, sebelum menginterogasi penyelewengan para intelektual, ada baiknya kita bertanya, masih adakah intelektual itu saat ini? Di sini? Naga-naganya, menjadi intelektual menara gading saja sudah mewah, apalagi masih harus menyeleweng dengan politik praktis. Waaah. Waaaaah. (sajadah.co)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *